Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Pakpak Bharat

Sipela KNPB
(Sistem Informasi Pelayanan KNPB)

Cek Status

ketentuan persyaratan

  • KETENTUAN UMUM
  1. JENIS PINJAMAN
    1. KNPB Perorangan
  • memiliki kegiatan usaha yang jelas
  • memiliki alamat jelas;
  • memiliki karakter yang baik;
  • memiliki prospek usaha yang baik;
  • memiliki sarana dan prasarana usaha.
  1. KNPB Koperasi
  • memiliki badan hukum;
  • memiliki kepengurusan yang aktif;
  • memiliki alamat yang jelas;
  • memiliki sarana dan prasarana yang jelas;
  • memiliki kegiatan usaha yang jelas;
  • memiliki NPWP Koperasi;
  • memiliki Serifikat Penilaian Kesehatan Koperasi dengan Kualifikasi “Sehat” (bagi KSP/USP).
  1. KNPB Kelompok/Badan Usaha
  • usaha badan/kelompok usaha masyarakat;
  • memiliki kegiatan usaha yang jelas;
  • memiliki alamat jelas;
  • memiliki karakter yang baik;
  • memiliki prospek usaha yang baik;
  • memiliki sarana dan prasarana usaha.
  1. KATEGORI PINJAMAN
    1. KNPB Pemula
    2. KNPB Madya

Pernah menerima Kredit Nduma Pakpak Bharat Pemula dengan kriteria LANCAR yang dibuktikan dengan nota kredit ataupun rekening koran yang dikeluarkan oleh bank pelaksana.

  1. KNPB Lanjutan

Pernah menerima Kredit Nduma Pakpak Bharat Madya dengan kriteria LANCAR yang dibuktikan dengan nota kredit ataupun rekening koran yang dikeluarkan oleh bank pelaksana.

  1. PLAFON PINJAMAN
    1. KNPB Perorangan
      • Pemula
        Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah)

      • Madya

        Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah)

      • Lanjutan
        Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah)

    2. KNPB Koperasi
  • Pemula

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah)

  • Madya

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah)

  • Lanjutan

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah)

  1. KNPB Badan/Kelompok Usaha
  • Pemula

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah)

  • Madya

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah)

  • Lanjutan

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah)

4. ADMINISTRASI PINJAMAN

1. Biaya Administrasi Pinjaman ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) dari besar Pinjaman;

2. Alokasi biaya administrasi adalah 1,5 % untk jasa bank dan 1,5 % untuk PAD Kabupaten Pakpak Bharat.

5JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Jangka Waktu Pinjaman

    Jangka waktu pinjaman paling lama 2 (dua) tahun sejak penandatanganan perjanjian pinjaman

2. Pembayaran Angsuran

  • Jangka waktu pembayaran angsuran dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali setelah perjanjian kredit;
  • Bagi Peminjam Koperasi dan Kelompok/Badan Usaha pembayaran angsuran dilakukan secara tanggung renteng.

6. JAMINAN / AGUNAN

1. KNPB Perorangan

  • KNPB Pemula

Jaminan / Agunan berupa Sertifikat Hak Milik / Sertifikat Hak Guna Bangunan / Sertifikat Hak Guna Usaha  atau Surat Hak Alas Tanah/Bangunan yang dilengkapi Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah oleh Kepada Desa diketahui oleh Camat

  • KNPB Madya dan KNPB Lanjutan

Jaminan / Agunan berupa Sertifikat Hak Milik / Sertifikat Hak Guna Bangunan / Sertifikat Hak Guna Usaha.

2. KNPB Koperasi

Jaminan / Agunan berupa Sertifikat Hak Milik / Sertifikat Hak Guna Bangunan / Sertifikat Hak Guna Usaha.

3. KNPB Badan / Kelompok Usaha

Jaminan / Agunan berupa Sertifikat Hak Milik / Sertifikat Hak Guna Bangunan / Sertifikat Hak Guna Usaha.

  • PERSYARATAN PERMOHONAN
  1. KNPB PERORANGAN
    1. Sektor Pertanian
  • Surat permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat ber materai 6000; (Unduh Berkas)
  • Surat Keterangan Janda/Duda dari kepal desa apabila pemohon berstatus Janda/Duda (Unduh Berkas)
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (eKTP) suami istri yang masih berlaku;
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (eKTP) Pendamping(Anak Kandung/Saudara Kandung) apabila pemohon berstatus Janda/Duda, atau Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (eKTP) Orangtua apabila pemohon berstatus Lajang;
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pendamping(Anak Kandung/Saudara Kandung) apabila pemohon berstatus Janda/Duda, atau Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Orangtua apabila pemohon berstatus Lajang;
  • Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa; (Unduh Berkas)
  • Jaminan/agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) / Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) / Sertifikat Hak Milik (SHM), Atau Surat Alas Hak Atas Tanah dilengkapi Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa  (Unduh Berkas) dan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Atas Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh kepala desa diketahui oleh camat dengan nilai minimal 150 % dari nilai pinjaman; (Unduh Berkas)
  • Surat pernyataan bersedia melaporkan perkembangan usaha dan pengembalian dana KNPB yang diterima maksimal per 6 (enam) bulan sekali kepada Tim Pokjanis KNPB; (Unduh Berkas)
  • Surat Rekomendasi Kelayakan Usaha Tani dari Koordinator PPL (dilampiri Analisa Usaha Tani / Analisa Kebutuhan Usaha Tani) yang diketahui oleh PPL; (Unduh Berkas)
  • Fotokopi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.

Catatan :

  • Salinan digital atau soft copy berkas asli permohonan dilampirkan pada saat pengajuan permohonan;
  • Berkas diberikan rangkap 3 (tiga) terdiri dari Asli dan 2 Fotokopi masing-masing menggunakan map berwarna Hijau, diserahkan pada saat survey lapangan permohonan; 
  • Relisasi pencairan pinjaman dilakukan melalui transfer ke Rekening Tabungan di Bank Sumut Capem Salak atas nama peminjam.
  1. Sektor Non Pertanian
  • Surat permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat ber materai 6000; (Unduh Berkas)
  • Surat Keterangan Janda/Duda dari kepal desa apabila pemohon berstatus Janda/Duda (Unduh Berkas)
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (eKTP) suami istri yang masih berlaku;
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (eKTP) Pendamping(Anak Kandung/Saudara Kandung) apabila pemohon berstatus Janda/Duda, atau Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (eKTP) Orangtua apabila pemohon berstatus Lajang;
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pendamping(Anak Kandung/Saudara Kandung) apabila pemohon berstatus Janda/Duda, atau Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Orangtua apabila pemohon berstatus Lajang;
  • Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa; (Unduh Berkas)
  • Fotokopi Ijin Usaha Atau Surat Keterangan Usaha; (Unduh Berkas)
  • Jaminan/agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) / Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) / Sertifikat Hak Milik (SHM), Atau Surat Alas Hak Atas Tanah dilengkapi Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa  (Unduh Berkas) dan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Atas Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh kepala desa diketahui oleh camat dengan nilai minimal 150 % dari nilai pinjaman; (Unduh Berkas)
  • Surat pernyataan bersedia melaporkan perkembangan usaha dan pengembalian dana KNPB yang diterima maksimal per 6 (enam) bulan sekali kepada Tim Pokjanis KNPB; (Unduh Berkas)
  • Rencana Usaha Kerja (RUK); (Unduh Berkas)
  • Fotokopi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.

Catatan :

  • Salinan digital atau soft copy berkas asli permohonan dilampirkan pada saat pengajuan permohonan;
  • Berkas diberikan rangkap 3 (tiga) terdiri dari Asli dan 2 Fotokopi masing-masing menggunakan map berwarna Kuning, diserahkan pada saat survey lapangan permohonan; 
  • Relisasi pencairan pinjaman dilakukan melalui transfer ke Rekening Tabungan di Bank Sumut Capem Salak atas nama peminjam.

2. KNPB KOPERASI

  • Surat permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat ber materai 6000; (Unduh Berkas)
  • Proposal Pinjaman yang berisikan antara lain tujuan penggunaan dana, kebutuhan jumlah pinjaman, perhitungan hasil usaha, proyeksi laba usaha, dll;
  • Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Akta Pendirian dan Badan Hukum Koperasi;
  • Fotokopi Laporan Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir;
  • Fotokopi Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi (bagi KSP/USP);
  • Fotokopi Ijin Usaha Koperasi (KSP/USP);
  • Fotokopi SK Kepengurusan Koperasi;
  • Fotokopi NPWP Koperasi;
  • Fotokopi eKTP Pengurus Koperasi;
  • Surat Keterangan Kantor Koperasi; (Unduh Berkas)
  • Surat Keterangan Sarana dan Prasarana Koperasi; (Unduh Berkas)
  • Surat Peryataan Pengurus Koperasi tentang kesanggupan mengelola dan mengembalikan pinjaman KNPB; (Unduh Berkas)
  • Surat Peryataan Pengurus Koperasi tentang Tidak mempunyai tunggakan dari dana program yang memiliki sifat dan atau tujuan yang sama, baik dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;(Unduh Berkas)
  • Jaminan/agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) / Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) / Sertifikat Hak Milik (SHM);
  • Fotokopi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jaminan/agunan tahun terakhir.

Catatan :

  • Salinan digital atau soft copy berkas asli permohonan dilampirkan pada saat pengajuan permohonan;
  • Berkas diberikan rangkap 3 (tiga) terdiri dari Asli dan 2 Fotokopi masing-masing menggunakan map berwarna Biru, diserahkan pada saat survey lapangan permohonan; 
  • Relisasi pencairan pinjaman dilakukan melalui transfer ke Rekening Tabungan di Bank Sumut Capem Salak atas nama peminjam.

3. KNPB KELOMPOK/BADAN USAHA

  • Surat permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat ber materai; (Unduh Berkas)
  • Proposal Pinjaman yang berisikan antara lain tujuan penggunaan dana, kebutuhan jumlah pinjaman, perhitungan hasil usaha, proyeksi laba usaha, dll;
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota Badan/Kelompok Usaha;
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku anggota Badan/Kelompok Usaha;
  • SK Pembentukan / Kepengurusan Badan/Kelompok Usaha dari pejabat yang berwenang;
  • Fotokopi Ijin Usaha Atau Surat Keterangan Usaha (usaha berjalan minimal 2 tahun dilampiri Laporan Pembukuan Usaha);
  • Surat Peryataan Pengurus Badan/Kelompok Usaha tentang kesanggupan mengelola dan mengembalikan pinjaman KNPB; (Unduh Berkas)
  • Surat Peryataan Pengurus Badan/Kelompok Usaha tentang Tidak mempunyai tunggakan dari dana program yang memiliki sifat dan atau tujuan yang sama, baik dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Unduh Berkas)
  • Jaminan/agunan minimal berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan / Sertifikat Hak Guna Usaha / Sertifikat Hak Milik pengurus/anggota Badan/Kelompok Usaha;
  • Fotokopi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jaminan/agunan tahun terakhir;

Catatan :

  • Salinan digital atau soft copy berkas asli permohonan dilampirkan pada saat pengajuan permohonan;
  • Berkas diberikan rangkap 3 (tiga) terdiri dari Asli dan 2 Fotokopi masing-masing menggunakan map berwarna Merah, diserahkan pada saat survey lapangan permohonan; 
  • Relisasi pencairan pinjaman dilakukan melalui transfer ke Rekening Tabungan di Bank Sumut Capem Salak atas nama peminjam.

 

Copyright © 2018-2019 Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Pakpak Bharat